Albert Tepis Pasal Zina di KUHP Punya Dampak Negatif ke Turis, Begini Penjelasannya

Turis memadati kawasan Pantai Canggu, Badung, Bali,. Warga dan wisatawan dari berbagai negara terpantau mengunjungi objek wisata yang sebenarnya masih ditutup dari kunjungan wisatawan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jumat, 9 Desember 2022 – 05:20 WIB

VIVA Nasional – Belum sepekan disahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah menuai protes terkait pasal 411 dan 412 menyangkut perzinahan. Pasal itu dinilai membawa dampak negatif ke turis mancanegara dan investasi.

Jubir sosialisasi KUHP Nasional Albert Aries membantah isu dampak negatif ke turis dan investasi. Dia menjelaskan pasal perzinahan dalam KUHP yang berlaku 3 tahun kemudian adalah delik aduan absolut. 

“Artinya hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan,” kata Albert, dalam keterangannya, yang dikutip pada Jumat, 9 Desember 2022.

Dia bilang dengan substansi seperti itu tak bisa pihak lain melapor. Apalagi, kata dia, jika sampai main hakim sendiri. “Jadi tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung,” lanjut Albert.

Pengesahan RKUHP di DPR-RI

Pengesahan RKUHP di DPR-RI

Menurutnya, klarifikasi perlu disampaikan karena ada pemahaman yang keliru secara fundamental soal pasal perzinahan yang dinilai bawa dampak negatif ke sektor pariwisata dan investasi. 

Albert menambahkan, sebenarnya tak ada perubahan substantif terkait pasal tersebut jika dibandingkan Pasal 284 KUHP lama. Dia bilang perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu. Pun, bila akhirnya terbukti juga ada alternatif sanksi denda yang tidak lebih dari Rp10 juta.

Sumber: www.viva.co.id