Besok, Para Terdakwa Kasus Minyak Goreng Akan Jalani Vonis

Terdakwa kasus minyak goreng

Selasa, 3 Januari 2023 – 20:44 WIB

VIVA Nasional – Persidangan kasus Persetujuan Ekspor (PE) minyak sawit mentah yang juga dikenal sebagai kasus minyak goreng memasuki babak akhir, Rabu besok, 4 Januari 2023. Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan membacakan vonis untuk para terdakwa. 

Dalam persidangan, kelima terdakwa tersebut yakni mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Indra Sari Wisnu Wardhana, mantan Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor dan mantan Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA. 

Sidang dakwaan kasus korupsi persetujuan ekspor minyak goreng

Sidang dakwaan kasus korupsi persetujuan ekspor minyak goreng

Selanjutnya, mantan General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang, serta mantan Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. 

Kelima terdakwa dituntut antara 7-12 tahun penjara. Selain para terdakwa juga dituntut mengganti kerugian negara akibat korupsi PE, mereka juga diminta membayar pengganti anggaran BLT pemerintah, yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 6-10 triliun. Master Parulian Tumanggor adalah terdakwa yang dituntut mengganti kerugian negara paling besar, yakni Rp 10.980.601.063.037. 

Dalam persidangan digelar pada 6 Desember 2022, saksi ahli dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo, dalam kesaksiannya mengatakan bahwa ia menggunakan metode Input-Output dalam penghitungan kerugian negara, antara lain karena keterbatasan data. Dia juga mengakui tak menghitung pemasukan negara yang didapat dari ekspor yang sudah dilakukan para terdakwa. 

“Di dalam analisis, itu tidak saya perhitungkan, karena dilihat shortage-nya,” kata Rimawan. 

Halaman Selanjutnya

Dosen UGM itu menjelaskan bahwa analisanya berfokus pada dampak dari yang dilakukan para terdakwa, terhadap krisis minyak goreng atau shortage yang terjadi di dalam negeri. Sehingga pemasukan negara yang didapat dari ekspor yang dilakukan seperti pajak dan bea cukai, tidak dipertimbangkan dalam penghitungan kerugian negara. 

img_title

Sumber: www.viva.co.id