Senin, 19 Desember 2022 – 19:56 WIB
VIVA Nasional – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti data kementerian dan instansi terkait jumlah desa dan penduduk yang tidak sinkron satu sama lain. Menurut dia, basis data sangat penting bukan cuma untuk Pemilu saja.
“Dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi, ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi, KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan,” kata LaNyalla pada Senin, 19 Desember 2022.
Ketua DPD LaNyalla bersama Raja dan sultan nusantara
Bahkan, LaNyalla pernah mengungkap temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktifsaat Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Di antaranya ketidaksamaan data yang dirilis Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan KPK.
Dalam data yang disajikan dan telah terekam di sejumlah media massa, memang terdapat perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk. Seperti pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial.
Menurut KPK, ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, data itu adalah basis untuk penyaluran bantuan sosial. Selain itu, ada NIK ganda sebanyak 1,06 juta orang dan ada 234 ribu orang yang meninggal tapi masih tercantum di DTKS.
Sumber: www.viva.co.id
