Terdakwa Kasus Minyak Goreng Bantah Dakwaan Jaksa

Terdakwa kasus minyak goreng

Jumat, 30 Desember 2022 – 07:27 WIB

VIVA Nasional – Mantan General Manager (GM) Bagian General Affair,PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang, menegaskan bahwa Persetujuan Ekspor (PE) minyak sawit mentah yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), diperoleh melalui prosedur yang ada. 

Dia menolak pendapat Jaksa yang menganggap PE yang diterima pihaknya, diperoleh melalui cara-cara yang tidak sesuai aturan. 

Kasus hukum yang disidangkan di pengadilan (foto ilustrasi).

Kasus hukum yang disidangkan di pengadilan (foto ilustrasi).

Photo :

  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 2 tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 8 Tahun 2022, serta Perdirjendaglu No. 2/2022, PE bisa didapatkan antara lain setelah  perusahaan mengalokasikan sebagian minyak goreng untuk kepentingan masyarakat Indonesia, atau Domestic Market Obligation (DMO). Pierre Togar Sitanggang menegaskan, PE diperoleh karena pihaknya sudah memenuhi hal tersebut. 

“Dengan demikian, menjadi jelas dan terang bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan ekspor yang dilanggar dalam permohonan dan penerbitan PE untuk Musim Mas Group, dan tidak ada perbuatan  terdakwa yang terbukti menghalang-halangi pemerintah, dalam mengendalikan persediaan barang kebutuhan pokok,” kata Pierre Togar Sitanggang seperti dikutip dari pledoinya, Kamis 29 Desember 2022.

Ilustrasi pengeboran minyak (picture-alliance/imageBROKER/D. Radicevic)

Ilustrasi pengeboran minyak (picture-alliance/imageBROKER/D. Radicevic)

Kebijakan DMO ditetapkan awal tahun 2022, sebagai langkah untuk menanggulangi krisis minyak goreng. Namun Jaksa menganggap perusahaan-perusahaan yang mengajukan PE,   yang saat ini sejumlah petingginya terjerat kasus minyak goreng, telah menyampaikan laporan yang tidak akurat. Perusahaan-perusahaan tersebut berhasil melakukan ekspor, sementara di dalam negeri krisis minyak goreng terus berlangsung. 

Halaman Selanjutnya

Jaksa menganggap perusahaan-perusahaan yang memperoleh PE namun sebelumnya sempat menyampaikan laporan yang tidak akurat, telah memperparah krisis minyak goreng di dalam negeri.  Alhasil pemerintah  menggelontorkan program Bantuan Tunai Langsung (BLT), yang totalnya mencapai lebih dari Rp 6 Triliun. 

img_title

Sumber: www.viva.co.id